Ahok beralasan, dirinya melarang pengajian di Monas demi kebersihan tempat itu dan mencegahnya dari pedagang kaki lima (PKL). Ia berdalih, dulu ia pernah mengijinkan pengajian di Monas, namun yang terjadi kemudian justru banyak orang jualan di sana.
Ahok pun mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia mempertanyakan apakah jika pengajian digelar di tempat lain Tuhan tidak mendengarnya.
“Pengajian kan bisa di Istiqlal atau di mana. Tidak usah pakai Monas. Apakah Tuhan enggak dengar kalau enggak di Monas?” kata Ahok.
Sementara itu, Kurniadi sang pemrakarsa petisi online berjudul “Mohon ijinkan kami untuk menyelenggarakan majelis di Monas” menuliskan alasannya mengapa Majelis Rasulullah perlu digelar di Monas.
“Majelis yang akan diselenggarakan membutuhkan tempat yang luas untuk menampung para jamaah yang hadir, mengingat para jamaah yang hadir berjumlah ribuan dan bahkan lebih dari itu,” kata Kurniadi.
Ia pun mengkritisi Ahok yang mengijinkan acara panggung hiburan tetapi melarang pengajian,
“Kenapa panggung-panggung hiburan dan berbagai panggung promosi lainnya diijinkan, tetapi kami sampai dengan saat ini masih belum juga diijinkan,” tambah Kurniadi. [Ibnu K/Bersamadakwah/Sujanews]
Paskah di monas boleh tapi dzikir majelis rasulullah kok dilarang, Ahok?
Pada tanggal 9 November 2015 yang akan datang, Majelis Dzikir dan Shalawat Rasulullah pimpinan Habib Nabil Almusawa berencana untuk menggunakan area monas sebagai tempat perhelatan acara dzikir akbar mereka. Acara yang cukup rutin diadakan dan biasanya menyedot massa yang cukup banyak ini ternyata tidak mendapat restu dari sang Gubernur, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok.
Bukan Acara tersebut yang dilarang, melainkan penggunaan monas sebagai tempat acara tersebut digelar yang memicu keberatan sang gubernur. Dikutip dari kompas, ahok beralasan kalau acara pengajian tersebut baiknya digelar di Istiqlal saja atau tempat lain, sebab akan menarik PKL kembali ke Monas. “Itu sudah pernah kita bikin dulu, Majelis Rasulullah dulu. Tapi malah jualan. Pengajian kan bisa di Istiqlal atau dimana saja. Nggak usah pakai Monas. Apakah Tuhan nggak denger kalau nggak di Monas?” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (16/10/15).
Masih menurut Ahok, alasan tidak diberikan izin acara majelis rasulullah di monas kali ini adalah agar tidak memicu majelis dari kalangan agama lain untuk menggunakan monas sebagai tempat acara keagamaan mereka. “Nanti jadi masalah juga kan kalau kita buka lagi. Yang mereka juga minta, yang Kristen juga minta mau doa Ibu Kota. Mistiknya kok di Monas,” ujar Ahok menambahkan argumennya.
Paskah digelar di Monas April 2015
Sekilas argumen dan kebijakan Ahok ini terlihat bijak, untuk menjaga harkat monas sebagai Monumen Nasional yang dijaga nuansanya hanya untuk meningkatkan nasionalisme dan bela negara, pun Ahok dalam argumennya juga menegaskan kalau pelarangan majelis rasulullah di Monas ini agar seluruh acara keagamaan, baik dari Islam, Kristen, Hindu, dan Budha tidak diadakan di Monas.
Namun sangat disayangkan, argumen tersebut dipatahkan dengan mudah oleh sebuah kabar yang menegaskan bahwa Monas justru pernah digunakan pada tanggal 5 April 2015 sebagai acara Paskah yang notabene merupakan acara keagamaan kaum Nasrani.
Dikutip dari Beritasatu, Monas menjadi saksi bisu perayaan paskah yang dihadiri oleh ribuan umat nasrani. Saat itu, Sekretaris Jenderal (Sekjend) Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Hence Bulu menjelaskan, perayaan paskah bersama secara nasional ini merupakan yang pertama kali diadakan Bamagnas. “Baru diadakan tahun ini dan rencananya akan diadakan rutin tiap tahun,” ujar Hence, Minggu (5/4/15).
Sebuah kebetulan unik yang pastinya akan memicu kontroversi berbau SARA dimasyarakat. Mengapa Paskah yang merupakan acara kaum nasrani diperbolehkan diadakan secara khidmat di Monas, namun acara dzikir majelis rasulullah milik kaum muslimin justru dilarang oleh Gubernur yang beragama nasrani pula?
Begitu mungkin logika sederhana di masyarakat yang terbentuk menjadi sebuah pertanyaan liar dan tendensius: “Masihkah Ahok netral dan tidak pilih kasih terkait isu Agama yang sangat sensitif ini? atau ia mulai cenderung membela kalangannya sendiri?” Pertanyaan sensitif yang dari dapur redaksi Jakartasatu.co amati mulai menggulung liar bak bola salju di masyarakat itu harus diklarifikasi dengan tangkas oleh Ahok sebagai pemimpin Ibukota agar kembali tercipta kedamaian dan ketentraman beragama di DKI Jakarta serta menjaga wibawa sang Gubernur terkait konsistensi ucapannya sendiri.
**| republished by Lentera Kabah
Lentera Kabah
No comments